POSKOTAKALTIMNEWS.COM,TANJUNG REDEB : Wakil Bupati Berau, Gamalis membuka acara seminar yang digelar Inspektorat Kabupaten Berau dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2023, di Ballroom Hotel Bumi Segah, Selasa (19/12/2023). Acara di tandai dengan pemukulan Gong.

Dalam sambutannya Wabub Gamalis, mengucapkan selamat datang kepada para narasumber seminar dari berbagai lembaga yang hadir di Bumi Batiwakkal. Termasuk para tamu undangan yang mengikuti kegiatan seminar.

Wabup menyambut baik terselenggaranya seminar ini sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya Pemerintah Daerah. Baik itu peningkatan SDM maupun digitalisasi birokrasi melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) merupakan aksi Nasional yang mengakselerasi implementasi diberbagai elemen birokrasi menjadi salah satu aksi pencegahan korupsi.

Ia menjelaskan bahwa, semua lembaga perangkat daerah BUMD harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan Akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Lanjutnya, Reformasi disektor perizinan dan layanan publik yang tengah dilakukan pemerintah merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi.

"Melalui dunia pendidikan anti Korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi sejak dini merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi," jelas Gamalis.

Pemerintah Kabupaten Berau sebagai salah satu mitra strategis IKN Harus mempersiapkan diri dengan seoptimal mungkin karena sekarang korupsi semakin canggih, semakin kompleks, bahkan lintas negara dan multiyurisdiksi serta menggunakan teknologi mutakhir tidak mungkin dimenghadapi itu semua dengan standar yang biasa biasa saja.

"Dengan berusaha meningkatkan semua sumber daya bersinergi berantas korupsi untuk Indonesia maju salah satunya melalui pencapaian monitoring center for prevention (MCP) KPK dimana target kabupaten Berau pada tahun 2023 sebesar 80%," tuturnya.

Yang perlu diketahui, rancangan undang undang perampasan aset yang saat ini menjadi prioritas pemerintah pusat untuk segera diselesaikan menjadi acuan kita dipemerintah daerah untuk lebih detail dalam menginventarisir aset-aset negara yang harus kita amankan membangun sistem pengamanan aset yang terintegrasi dan melakukan penataan pemanfaatan dan pemutakhiran data aset secara berkala dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan kabupaten Berau sehingga selaras dengan salah satu misi me-4 (Empat) Kabupaten Berau yaitu "meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, beribawa, transparan dan akuntabel".

"Untuk itu, saya himbau kepada semua elemen masyarakat untuk bersama-sama mempersiapkan dan memantapkan kabupaten Berau yang kita cintai ini sebagai salah satu mitra strategis IKN," ungkapnya. (Sep/Nad)